Warisan dan Hutang Piutang
Warisan dan hutang piutang menarik untuk dikaji dan dipelajari misalnya;
1) Warisan dan Hutang Piutang menurut Hukum Islam
Warisan itu menyangkut yang tersisa dari harta peninggalan dikurangi dengan hutang piutang.
2) Warisan dan Hutang Piutang KUHPerdata
Warisan itu mencakup seluruh harta peninggalan dan hutang piutang yang harus dilunasi.
Sikap ahli waris dalam menerima warisan
Suatu warisan dapat diterma secara murni atau dengan hak istimewa untu mengadakan pencacatan harta peninggalan ( pasal 1044 KUHPer). Ada sikap ahli waris dalam menerima warisan , yakni :
a) Menerima warisan dengan sepenuhnya
Mengenai hal ini dapat dilakukan secara terbuka / tegas dan secara diam- diam. Secara tegas maksudnya seseorang dengan akta otentik atau dibawah tangan menerima kedudukan nya sebagsi ahli waris. Sedangkan secara diam – diam maksudnya seseorang ahli waris melakukan suatu perbuatan tapi menunjukan bahwa ia menerima warisan tersebut ( pasal 1048KUHPer). Singkatnya bahwa ia menerima semua yang ditinggalkan pewaris termasuk di dalamnya semua hutang.
b) Menggandeng persyaratan ( beneficiaire)
Ahli waris mau menerima warisan berupa hak sedangkan kewajiban seperti membayar hgutang pewaris , dan sebagainya ditolak. Menurut pasal 1032 KUHPer, tiga konsekuensi menerima warisan secara beneficiaire, yakni:
1. Ahli waris tidak wajib membayar utang- utang dan beban – beban warisan yang diterimanya.
2. Ia membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur.
3. Tidak terjadi pencampuran antara harta warisan dan kekayaan pribadinya daan ia tetaap dapat menagih piutang sendirinya dari hartaa peninggalan.
Disamping itu , ahli waris yang menerima warisan secara beneficiare mempunyai kewajiban yang harus dijalankan menurut pasal 1033-1037 KUHPerdata yakni:
1. Mencatat harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan Negeri.
2. Mengurus harta peninggalan dengan sebaik- baiknya.
3. Membereskan urusan warisan sesegera mungkin.
4. Memberikan jaminan secukupnya harga benda- benda yang bergerak dan benda – benda yang tidak bergerak yang tidak diserahkan kepadaa orang- orang berpiutang yang memegang hipotik
5. Member pertanggungjawaban kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat.
6. Memanggil para kreditur yang tidak terkenal dalam surat kabar resmi.
Jadi begitulah ulasan mengenai Warisan dan Hutang Piutang menurut hukum Islam dan KUHPerdata.
Pembatalan Hibah
Membahas Pembatalan hibah perlu dibahas pula mengenai pengertian hibah. Menurut pasal 1666 KHU perdata hibah adalah
persetujuan dari penghibah untuk menyerahkan suaatu kebendaan secara
gratis dan tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan si penerima
hibah. Perlu diketahuhi bahwa hibah itu tidak dapat dibatalkan
juga tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Maka dari
itu perlu memastikan bahwa hibah tersebut didukung oleh bukti- bukti
yang otenntik sehingga bisa mendaftar untuki penerbitan hak kepemilikan rumah tersebut. Akan tetapi ada beberapa kondisi dalam mana hibah dapat dibatalkan ( pasal 1688 KUHPerdata), yakni:
1) Syarat – syarat penghibahan tidak terpenuhi.
2) Penerima hibah terbukti bersalah menghilangkan nyawa penghibah supaya bebas dari kewajiban memberikan nafkah bila si penghibah jatuh miskin.
Demikian tadi informasi mengenai pembatalan hibah.
1) Syarat – syarat penghibahan tidak terpenuhi.
2) Penerima hibah terbukti bersalah menghilangkan nyawa penghibah supaya bebas dari kewajiban memberikan nafkah bila si penghibah jatuh miskin.
Demikian tadi informasi mengenai pembatalan hibah.
Warisan anak diluar nikah
Peluang warisan anak diluar nikah untuk mendapatkan warisan tergantung kapan suami/ istri memberikan pengakuan akan adanya anak diluar nikah.
Pengakuan sebelum pernikahan
Anak luar nikah yang diakui sebelum diadakannya pernikahan berhak mendapatkan warisan meskipun ada pihak yang dirugikan yakni istri dan anak-anak dalam perkawinan yang sah.
Pengakuan dalam masa pernikahan
Anak luar nikah yang diakui sesudah dilangsungkannya pernikahan yang sah tidak memperolerh harta warisan . hal ini di atur dalam pasal 285 KUHPerdata dalam mana menerangkan bahwa pengakuan akan adanya anak diluar nikah selama berlangsungnya perkawinan yang sah tidak boleh merugikan anak maupun istri.
Jadi begitulah uraian singkat mengenai warisan anak diluar nikah.
Pengakuan sebelum pernikahan
Anak luar nikah yang diakui sebelum diadakannya pernikahan berhak mendapatkan warisan meskipun ada pihak yang dirugikan yakni istri dan anak-anak dalam perkawinan yang sah.
Pengakuan dalam masa pernikahan
Anak luar nikah yang diakui sesudah dilangsungkannya pernikahan yang sah tidak memperolerh harta warisan . hal ini di atur dalam pasal 285 KUHPerdata dalam mana menerangkan bahwa pengakuan akan adanya anak diluar nikah selama berlangsungnya perkawinan yang sah tidak boleh merugikan anak maupun istri.
Jadi begitulah uraian singkat mengenai warisan anak diluar nikah.
Warisan untuk anak angkat
Berikut ini sekelumit artikel tentang warisan untuk anak angkat
Warisan Menurut hukum islam
Seorang isteri yang tidak memberikan anak kepada suaminya berhak memperoleh ¼ bagian dari harta peninggalan. Sementara seorang anak angkat tidak berhak memperoleh harta warisan kecuakli kalau mendapat wasiat dari pewaris. Ia hanya mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan islam tidak mengakui adanya anak angkat.
Warisan Menurut hukum perdata
Warisan yang didapatkan seorang isteri yang tidak dapat memberikan keturunan adalah ½ bagian dari harta yang ditinggalkan sang suami. Kehadiran anak angkat diakui dalam hukum perdata. Dalam pasal 916 KUHPerdatadijabarkan bahwa anak diluar perkawianan yang diakui secara sah mendapatkan ½ dari bagian yang sedianya harus diwarisinya.
Jadi semoga ulasan tentang warisan untuk anak angkat diatas menyenangkan anda.
Warisan Menurut hukum islam
Seorang isteri yang tidak memberikan anak kepada suaminya berhak memperoleh ¼ bagian dari harta peninggalan. Sementara seorang anak angkat tidak berhak memperoleh harta warisan kecuakli kalau mendapat wasiat dari pewaris. Ia hanya mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan islam tidak mengakui adanya anak angkat.
Warisan Menurut hukum perdata
Warisan yang didapatkan seorang isteri yang tidak dapat memberikan keturunan adalah ½ bagian dari harta yang ditinggalkan sang suami. Kehadiran anak angkat diakui dalam hukum perdata. Dalam pasal 916 KUHPerdatadijabarkan bahwa anak diluar perkawianan yang diakui secara sah mendapatkan ½ dari bagian yang sedianya harus diwarisinya.
Jadi semoga ulasan tentang warisan untuk anak angkat diatas menyenangkan anda.
Derden Verzet, Pengertian, Definisi
Dalam bisnis properti sering juga terjadi derden verzet. Definisi Derden Verzet adalah perlawanan terhadap keputusan pengadilan . Jadi pengertian derden verzet adalah
suatu perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan hakim yang membawa
kerugian terutama bagi hak- haknya sementara dia tidak terlibat dalam
persidangan / tidak termasuk dalam pihak yang beperkara.
Akan tetapi, ada dua syarat mengajukan derdenverzet:
Akan tetapi, ada dua syarat mengajukan derdenverzet:
- Langsung berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga.
- Merugikan hak pihak ketiga.
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara sepihak, dalah hal ini pihak yang ingin membatalkan PPJB perlu mempelajari dan memahami PPJB
dengan semua ketentuan dan klausualnya. Dalam PPJB pasti dijabarkan
juga klausula mengenai keterlambatan serah terima , pemutusan sepihak,
baik oleh pengembang maupun pihak pembeli properti. Dalam pasal tentang
keterlambatan serah terima, tentunya diterangkan juga mengenai denda/
sanksi yang harus dijalankan oleh pengembang bila terjadi keterlambatan.
Keterlambatan biasanya dihitung dari jangka waktu antara tanggal serah terima yang disepaakati dengan tanggal pelaksanaan serah terima .
Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pembeli hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
1) Apakah pengembang benar – benar melakukan wanprestasi
2) Mempelajari syarat pemutusan hubungan sepihak yang telah dijabarkan dalam klausula.
Nah demikian tadi secara singkat cuplikan mengenai Pembatalan PPJB secara sepihak.
Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pembeli hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
1) Apakah pengembang benar – benar melakukan wanprestasi
2) Mempelajari syarat pemutusan hubungan sepihak yang telah dijabarkan dalam klausula.
Nah demikian tadi secara singkat cuplikan mengenai Pembatalan PPJB secara sepihak.
Sertipikat ganda tanah, Solusi dan penyelesaian.
Berikut ini sekelumit penjelasan mengenai penyelesaian sertipikat ganda tanah. Yakni apabila ditemukan kasus sertipikat ganda. Salah satu solusi adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan peradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan negeri
Dasar gugatan pembatalan hak atas tanah adalah adanya perbutan melawan hukun / wanprestasi oleh pihak tergugat .karena itu penggugat harus memiliki bukti – bukti dan saksi- saksi yang kuat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum / wanprestasi dalam persidangan.
Amar putusan majelis hakim berupa pengabulan/ penolakan sebagian penolakan seluruh gugatan menjadi dasr untuk mengajukan permohonan pembatalan SKL pemberian sertifikat hak atas tanah( SHAT) .
Peradilan tata usaha Negara
Gugatan dapat dilakukan sekiranya terdapat indikasi yang didukung bukti –bukti dan saksi – saksi yang kuat bahwa telah terjadi invalid mengenai sertifikat hak atas tanah oleh instansi terkait berdasarkan surat keputusan TUN ( Tata Usaha Negara). Majelis hakim akan memeriksa gugatan dan memberikan amar keputusan berupa batal / tidak sah / mencabut surat keputusan pemberian SHAT atau menolak gugatan.
Demikian tadi ulasan mengenai cara penyelesaian atau solusi atas sertipikat tanah ganda.
Pengadilan negeri
Dasar gugatan pembatalan hak atas tanah adalah adanya perbutan melawan hukun / wanprestasi oleh pihak tergugat .karena itu penggugat harus memiliki bukti – bukti dan saksi- saksi yang kuat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum / wanprestasi dalam persidangan.
Amar putusan majelis hakim berupa pengabulan/ penolakan sebagian penolakan seluruh gugatan menjadi dasr untuk mengajukan permohonan pembatalan SKL pemberian sertifikat hak atas tanah( SHAT) .
Peradilan tata usaha Negara
Gugatan dapat dilakukan sekiranya terdapat indikasi yang didukung bukti –bukti dan saksi – saksi yang kuat bahwa telah terjadi invalid mengenai sertifikat hak atas tanah oleh instansi terkait berdasarkan surat keputusan TUN ( Tata Usaha Negara). Majelis hakim akan memeriksa gugatan dan memberikan amar keputusan berupa batal / tidak sah / mencabut surat keputusan pemberian SHAT atau menolak gugatan.
Demikian tadi ulasan mengenai cara penyelesaian atau solusi atas sertipikat tanah ganda.
Langganan:
Postingan (Atom)